Kepala Kesbangpol berseteru dengan sebuah LSM. Hebatnya, dua orang pengurus LSM tersebut ternyata oknum PNS.
CURUP: KESAL dan geram. Perasaan itu masih terpancar dari wajah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong Alex Zulkarnain, dua pekan silam. Bagaimana tidak. Rasa bahagia yang baru saja dia dapatkan—karena perubahan status Kantor yang dikepalainya menjadi Badan—sedikit terusik. Beberapa waktu lalu dia mendapati dirinya dilaporkan sebuah LSM atas dugaan penggelapan ke aparat hokum. Dalam pengaduan resmi LSM Gerakan Muda Peduli Rakyat (GEMPUR) Nomor 02/LSM-GEMPUR/II/2009 tanggal 10 Februari tahun 2009 itu, Alex Zulkarnain di antaranya disebut-sebut telah melakukan dugaan penggelapan atas pembelian dan pengadaan sejumlah item Dasar DPA-SKPD Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Rejang Lebong tahun 2007 (lihat gambar). Selain itu, selaku kepala kantor Alex dituding tidak pernah melibatkan Pejabat Tata Usaha ataupun Bendahara Barang pada saat pengadaan semua item.
“Tetapi, yang terlibat hanya Alex dan Bendahara Rutin Kambali,” kata Hadislani.
Tidak Cuma itu. Hadislani juga menyebut kalau kegiatan tersebut tidak lepas dari campur tangan dari istri sang Kepala Kantor. Hal inilah menurut Hadislani yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara Alex dan Edi Sustri, salah seorang pegawai di Kesbanglinmas.
Di dalam pengaduan setebal tiga lembar folio itu, LSM Gempur meminta kepada pihak Kejari dan Polres Rejang Lebong untuk memeriksa permasalahan tersebut.
“Sehingga keberadaan penggunaan keuangan negara dapat seperti yang direncanakan. Kami tidak melihat besar kecilnya dugaan penggelapan ini. Tetapi, apakah begini mental seorang pejabat publik? Ini yang dipertanyakan,” demikian bait terakhir dari laporan LSM Gempur yang ditandatangani oleh Drs HM Rasyid Djamak itu.
Menanggapi persoalan itu, Alex pun angkat suara. Menurutnya, LSM Gempur telah menyebarkan berita fitnah. Karena semua item pengadaan yang dituding telah digelapkan itu barangnya ada semua.
“Itu tidak benar. Ini barangnya ada semua, kok,” kata Alex sembari mengecek kertas pengaduan LSM Gempur itu.
Alex juga menyesalkan tudingan LSM yang mengatakan kalau istrinya ikut campur dalam urusan kantor. Menurutnya, selama ini istrinya tidak pernah mau mengurusi urusan kantor, apalagi sampai terlibat dalam sebuah proyek.
“Itu tidak benar. Mungkin orang ini terlalu sentimen dengan saya sampai-sampai istri saya dikatakan ikut intervensi. Sekarang, mana buktinya kalau istri saya ikut campur dalam masalah tersebut?” tegas Alex seolah menantang LSM Gempur.
Dua Anggotanya Ternyata Oknum PNS
Alex juga menyayangkan sikap pengurus LSM Gempur yang ternyata juga merupakan PNS yang masih aktif bertugas di Kabupaten Rejang Lebong itu. Kedua PNS yang dimaksud Alex tersebut tidak lain adalah HM Rasyid Djamak yang sehari-harinya sebagai Pengawas di Kantor Depag Rejang Lebong, yang lainnya adalah Hadislani yang saat ini merupakan pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. Menurutnya, PNS yang merangkap sebagai anggota LSM, apakah dibenarkan secara aturan?
“Apakah tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS? Padahal, PP tersebut dalam pasal 3-nya melarang dengan tegas setiap PNS untuk menyalahgunakan wewenangnya,” terang ayah tiga putra itu.
Selain itu, tambah Alex, di pasal yang yang sama disebutkan, PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
“Apalagi kalau sampai membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain,” imbuh Alex, mengutip PP Nomor 30 pasal 3 di butir lainnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, merasa terpojok dengan tudingan Alex, Ketua LSM Gempur HM Rasyid Djamak didampingi Sekretaris LSM Gempur Hadislani pun angkat bicara dan membela diri.
“Sekarang saya mau tanya, mana aturan yang melarang PNS untuk tergabung dalam LSM. Setahu saya, yang tidak boleh itu bergabung dalam Partai Politik,” jawab Rasyid.
Rasyid dan Hadislani mengaku tidak takut dengan ancaman Alex jika Kepala Kesbanglinmas itu benar-benar akan mengadu ke aparat hukum. Menurut mereka, apa yang telah dilakukan LSM Gempur, mengadukan persoalan dugaan penggelapan beberapa waktu lalu, tidaklah menyalahi dan bukanlah laporan fitnah.
“Saya ini sudah lama bekerja di Kesbanglinmas. Jadi, saya tahu betul kondisi di Kesbanglinmas itu. Jujur saja, kami tidak takut jika harus berurusan di Meja Hijau. Akan kami ladeni!” tegas Hadislani. (F-6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar